Perceraian di Babilonia

Pernikahan adalah upacara yang berasal dari zaman purba; demikian pula perceraian. Mungkin tidak ada yang lebih mendasar dalam suatu kebudayaan seperti ketetapan-ketetapannya mengenai hubungan pria dan wanita.

Hammurabi, seorang raja di Babilonia yang memerintah dari tahun 1726-1686 SM menyusun undang-undang yang pelik yang dinamakan undang-undang Hammurabi. Undang-undang ini berkaitan dengan semua aspek kehidupan di Babilonia, termasuk perceraian. Undang-undang perceraian Hammurabi hamper sesulit undang-undang perceraian masa kini.

Seorang suami Babel bisa saja berkata kepada istrinya, “Engkau bukan istriku” (ul assati atti), atau bahwa ia telah “meninggalkan” atau “menceraikan” dia. Sang suami memberikan dia “uang perpisahan” atau “uang perceraian.” Adakalanya dikatakan bahwa suami itu “telah menggunting pinggiran pakaiannya.” Karena pakaian sering kali melambangkan orang ang mengenakannya, ini berarti bahwa sang suami telah memotong ikatan perkawinannya dengan istrinya. perkataannya merupakan surat keputusab perceraian yang sah.

Istri Babel itu boleh mengatakan baha “ia membenci” suaminya atau bahwa ia “telah meninggalkan dia,” yang berarti bahwa ia tidak mau mengadakan hubungan seksual dengannya. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan wanita itu tidak dapat membubarkan perkawinan mereka. Ia tidak mempunyai kuasa untuk menceraikan suaminya tanpa persetujuan pengadilan.

perceraian tidak menjadi persoalan kecuali upacara perkawinan telah dilangsungkan. “Apabila seorang laki-laki mendapat seorang istri, tetapi ia tidak membuat surat perjanjian baginya, perempuan itu bukan istri,” demikianlah bunyi Undang-undang Hammurabi. Akan tetapi, apabila orang telah menikah dengan sah, syarat-syarat dan akiba-akibat perceraian diuraikan dengan jelas dalam undang-undang tersebut. ada undang-undang perceraian untuk pernikahan yang tidak diwujudkan dengan persetubuhan, pernikahan yang tidak memiliki anak, perkawinan dengan seorang imam wanita, perkawinan dimana sang suami ditawan selama perang, perkawinan dimana sang istri menjadi sakit parah; dan selalu ada ketentuan mengenai siapa yang harus menerima sejumlah uang yang mana.

Seorang suami dapat menceraikan istrinya hamper sewaktu-waktu. Akan tetapi, apabila istrinya tidak bersalah, sang suami harus menyerahkan mas kawinnya, sering kali sebagian besar dari Tanah miliknya. Hal ini melindungi sang istri dari perceraian tanpa sebab-sebab yang nyata atau yang sambil lalu. Apabila terdapat kelakuan yang tidak senonoh pada pihak suamu atau istri, pengadilan harus menetapkan hukuman. wanita tidak dapat menggugat untuk bercerai; ia harus menunggu suaminya mengajukan permohonan ke pengadilan. Apabila seorang wanita tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan suaminya bersalah, ia ditenggelamkan. Apabila sang suami didapati bersalah, istri itu “tidak dijatuhi hukuman” karena menolak hak-hak perkawinan dan ia dapat kembali ke rumah ayahnya.

Seorang wanita bahkan dapat diceraikan apabila ia gemar bepergian, sehingga mengabaikan rumah tangganya dan memalukan suaminya.” Apabila ia kedapatan bersalah melakukan kejahatan ini, “mereka harus melemparkan perempuan itu ke dalam air.”

Tidak ada yang kudus atau abadi mengenai pernikahan di Babilonia. Rupanya perkawinan adalah suatu persetujuan sekuler dan bukan suatu komitmen keagamaan atau moral.

(“Bible Almanac”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: